Diterimanya konsep negara kepulauan pada Konvensi PBB tentang hukum laut pada
tahun 1982, di Jamaica yang diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 tahun
1985 tentang perairan Indonesia, menempatkan Indonesia sebagai satu-satunya
negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan luas wilayah perairan mencapai
hampir 2/3 dari total luas wilayah keseluruhan. Apabila dikaitkan dengan letak posisi
geografi yang berada pada persilangan dunia, menempatkan Indonesia pada posisi
yang sangat strategis dan sangat diperhitungkan oleh negara-negara lain dalam
mencapai kepentingan nasionalnya.
Konfigurasi dan konstelasi pulau yang berada pada bentangan laut yang luas telah
memberikan peluang strategis sekaligus kendala yang harus dihadapi oleh Indonesia
dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Peluang dan kendala
tersebut merupakan karunia sekaligus bencana dan apabila dapat dikelola secara
baik dan tepat, akan dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi
bangsa Indonesia.
Namun sebaliknya apabila peluang dan kendala tersebut tidak dapat dikelola secara
baik dan tepat, maka akan menimbulkan permasalahan yang cukup menyulitkan,
utamanya permasalahan di laut dan muara akhirnya dapat mengganggu stabilitas
keamanan negara di laut. Permasalahan di laut yang timbul, diantaranya sebagai
akibat dari : luasnya wilayah perairan yurisdiksi nasional, posisi geografi yang
berada pada silang dunia, sumber daya alam laut hayati dan non hayati, Alur Laut
Kepulauan Indonesia dan alur lintas damai, penyebaran penduduk yang tidak
merata, permasalahan perbatasan laut, penyelundupan, perompakan dan
beragamnya etnis. Mengacu dari permasalahan tersebut, TNI AL sebagai inti
kekuatan pertahanan negara di laut, bertanggung jawab untuk mewujudkan
stabilitas dan keamanan di laut dalam rangka mempertahankan keutuhan wilayah
negara.
Strategi Pertahanan Laut Nusantara
Sebagai jabaran lanjut dari Strategi Pertahanan Nusantara, TNI AL telah
merumuskan Strategi Pertahanan Laut Nusantara yang terdiri dari 3 pilar utama,
yaitu meliputi pilar : penangkalan, pertahanan mendalam dan Hankamrata. Strategi
Pertahanan Laut Nusantara diharapkan mampu mewujudkan stabilitas keamanan di
laut yang kondusif bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara. Untuk dapat
mewujudkan stabilitas keamanan yang kondusif, maka diperlukan suatu struktur
kekuatan yang jelas dan mampu menunjukkan eksistensinya di wilayah perairan
nusantara secara nyata.
Salah satu pilar yang dapat dicermati dan dipergunakan sebagai titik tolak
menentukan ke arah mana pembangunan kekuatan TNI AL hendak diwujudkan
adalah pilar Pertahanan Mendalam. Konsepsi pertahanan mendalam pada hakikatnya
adalah pertahanan ke depan dengan pengertian bahwa musuh harus dicegat dan
dihancurkan di luar tapal batas wilayah nasional. Oleh karena itu medan juang
pertahanan ditata dengan urutan sebagai berikut :
1. Medan Pertahanan Penyanggah. Daerah pertahanan lapis pertama yang
berada di luar garis batas ZEEI dan lapisan udara di atasnya.
2. Medan Pertahanan Utama. Daerah pertahanan lapis kedua mulai dari batas
terluar ZEEI sampai dengan batas terluar laut teritorial dan lapisan udara di
atasnya.
3. Medan Perlawanan Akhir. Daerah pertahanan lapis ketiga mulai dari laut
teritorial dan wilayah perairan nusantara dan lapisan udara di atasnya.
Bertolak pada tatanan medan juang pertahanan tersebut, struktur kekuatan TNI AL
yang dibangun diarahkan dan ditata untuk mampu menyelenggarakan fungsi
pertahanan di laut secara nyata. Dari ketiga tatanan medan juang dan dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, maka tatanan Medan
Perlawanan Akhir yang patut dijadikan pilihan sebagai arah pembangunan kekuatan
TNI AL. Hal ini mengandung pengertian bahwa struktur kekuatan TNI AL yang
dibangun harus mampu melaksanakan perlawanan secara optimal di medan
perlawanan akhir dalam rangka mempertahankan keutuhan wilayah negara.
SUMBER : http://www.tni.mil.id/images/gallery/membangun_kekuatan_tni_al.pdf
Tidak ada komentar:
Posting Komentar